polaslot138
polaslot138
polaslot138

Jepang Impor Kereta Bekas Ditolak, Anak Buah Erick Buka Suara

Jepang Impor Kereta Bekas Ditolak, Anak Buah Erick Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan belum ada keputusan terkait impor kereta api bekas yang diminta KCI untuk mengganti sebagian armadanya yang akan pensiun dalam waktu dekat.

Seperti diketahui, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan impor KRL bekas Jepang. Namun, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, nantinya akan dicarikan solusi terbaik dengan mengutamakan aspek keselamatan penumpang dalam angkutan commuter line.

“Artinya, kita sedang mencari solusi yang terbaik. Yang sudah ada akan kita berdayakan, apakah yang sudah ada diperbaiki dan sebagainya, namun tetap menjaga aspek keselamatan. Karena faktor transportasi yang utama adalah keselamatan,” ujar Arya saat ditemui. di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (6/4).

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Arya mengatakan Kementerian BUMN akan mengikuti rekomendasi terkini dari BPKP. Namun, soal keputusan impor atau tidak, masih akan dibicarakan antar sektor. Dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Perhubungan.

“Makanya kita ikuti saja, kita tinggal bicara sama-sama, Marves ada, Kemenhub juga ada. Kemenhub juga sudah ada perhitungan nanti solusinya seperti apa. Yang penting ada solusinya. bagaimana menyelesaikannya dengan baik. Rekomendasi tetap dari BPKP ini yang akan menjadi acuan. Kemudian syarat-syarat yang juga ada acuannya,” terangnya.

Ditambahkan Arya, keputusan BPKP ini lebih memperhitungkan penggunaan gerbong kereta api yang sudah ada daripada impor. Pasalnya, ada usulan untuk memperbaiki kereta tua alias retrofit atau memindahkan gerbong kereta di jalur sepi ke jalur ramai.

“Sekilas BPKP ya mereka lihat masih ada pelatih yang dipakai, ada beberapa poin tapi nanti saya lihat detailnya,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

Berengsek! Erick mengatakan 65% Dana Penal BUMN Perlu Perhatian Khusus

(merampok/ayh)