Kami salut pangkatnya, bukan Manusianya. Cuplikan dialog dari seri terakhir miniseri Band of Brothers, yang diproduksi bersama oleh Steven Spielberg dan Tom Hanks pada tahun 2001, mungkin merupakan hal sepele, tetapi penting untuk memahami struktur organisasi militer.
Pada episode ‘Points’ atau episode terakhir dari miniseri ini, terdapat adegan dimana Komandan Batalyon Mayor Richard Winters (diperankan oleh Damian Lewis) yang didampingi oleh ajudan dan temannya Kapten Lewis Nixon (Ron Livingston) memarahi mantan komandan tersebut. . Kompi Easy, Letnan Herbert Sobel (David Schwimmer).
Seorang mantan komandan di pusat pendidikan Toccoa Airborne, Georgia, tetapi tidak mampu di lapangan, Sobel yang berpangkat Kapten, berpura-pura tidak melihat komandan Batalyon dan membalas hormat.
Dalam organisasi militer mana pun, kepatuhan dan kepatuhan kepada atasan adalah harga mati yang tidak dapat dinegosiasikan. Bagi prajurit TNI, hal ini secara jelas tertuang dalam Sumpah Prajurit dan Sapta Marga yang sesuai dengan prinsip Kesatuan Komando.
Bagaimana dengan organisasi kemasyarakatan? Nah ini menjadi suatu hal yang penting dan dipandang oleh penulis sebagai salah satu permasalahan di Kementerian Keuangan yang saat ini sedang mengalami krisis komunikasi yang disebabkan oleh drama percintaan anak salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.
Hal ini tidak hanya berujung pada jeratan hukum bagi para pelaku pelecehan, sang ayah pun kini harus menerima kenyataan pahit. Namun yang lebih pelik, tindakan anak pejabat itu bak membuka toples pandora masalah internal di Kementerian Keuangan.
Entah sial atau kebetulan, krisis komunikasi di Kementerian Keuangan terjadi hanya dua pekan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan reshuffle 30 pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan pada 10 Februari 2023.
Mungkin banyak yang lupa, penanggung jawab komunikasi di Lapangan Banteng, Rahayu Puspasari sebagai Kepala Biro Layanan Komunikasi dan Informasi, Setjen dimutasi oleh Menteri sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sumber Daya Alam (PNBP SDA) dan Pemisahan Negara Aktiva.
Sehingga ketika negara api menyerang, terjadi krisis komunikasi, Kementerian Keuangan tidak memiliki penanggung jawab komunikasi. Mengapa Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi penting? Mengutip PMK No. 118 /PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dimana dijelaskan bahwa tugas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi adalah juragan humas.
Dari struktur organisasi, pekerjaan humas di Kementerian Keuangan yang berada di bawah Biro Umum sebenarnya menempati bagian yang marjinal. Tugasnya ditumpuk dengan tugas administrasi yaitu Administrasi, Rumah Tangga, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi, Administrasi, Kepatuhan Internal dan Pengelolaan Barang Milik Negara.
Struktur dan SDM
Kini, alih-alih tugas komunikasi Kementerian Keuangan, ada Staf Khusus Menteri Komunikasi Strategis yang dijabat Eselon I alias setara Dirjen. Apa pekerjaannya? Menciak? Ya tidak, seperti namanya ‘Komunikasi Strategis’ berarti rangkaian perencanaan komunikasi. Jadi staf khusus Menteri Keuangan hanya perencana saja. Namanya Stafsus.
Lalu siapa pelaksananya? Ya Biro Komunikasi harus melakukannya. Eselon II inilah yang mendefinisikan Komunikasi Strategis dari Eselon I dalam strategi komunikasi alias bagaimana mencapainya.
Mengapa komunikasi Kementerian Keuangan begitu rumit? Penulis melihat pekerjaan komunikasi yang salah di kementerian atau banyak organisasi pemerintah.
Pertama, posisi penanggung jawab pekerjaan komunikasi tidak tepat secara struktur, yang menyebabkan fungsi komunikasi tidak strategis, hanya alias sebagai pelaksana atau dalam kondisi krisis menjadi pencuci piring.
Hanya saja pada jabatan eselon II secara struktural tidak memiliki kekuasaan efektif sehingga strategi komunikasi sebagai perwujudan komunikasi strategis dilakukan oleh struktur di atasnya. Dalam situasi ini berlaku prinsip We salute the rank, not the Person.
Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di bidang komunikasi tidak memiliki landasan keilmuan atau keterampilan komunikasi, akibatnya strategi komunikasi sebagai penjabaran komunikasi strategis rawan kesalahan.
Memang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi berpendidikan ekonomi, sayangnya ilmunya bukan di bidang komunikasi. Belum lagi sumber daya manusia di tingkat eksekutif yang biasanya lulusan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Keuangan tidak diberi gelar sarjana komunikasi.
Anda benar-benar tidak mampu untuk lulus dari sekolah resmi? Para penulis sangat yakin bahwa mereka secara teknis kompeten. Misalnya, membuat desain dan videografi untuk media sosial. Apa yang akan kamu lakukan di sana nanti? Untuk siapa, oleh apa? Apa saja tahapannya? Itulah kompetensi lulusan Ilmu Komunikasi.
Dengan dua isu itu, wajar jika Menkeu terlihat kesal sekaligus bingung. kenapa kamu menghilang Bagaimana tidak rugi kalau seorang menteri yang diangkat media massa di tengah krisis kepercayaan justru memilih mengundang influencer media sosial ketimbang jurnalis.
Menteri itu mungkin tersesat, mungkin karena penghasutnya tidak tahu ilmu komunikasi. Persoalannya sederhana, misalnya bagaimana membedakan antara media sosial dan media massa atau bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media sosial dan media massa.
Hingga saat ini, di tengah kondisi media massa yang sulit menghidupi dirinya sendiri, penelitian tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi masih menempatkan media massa pada peringkat tertinggi. Bukan influencer dengan jutaan pengikut. Sekali lagi kami salut dengan pangkatnya, bukan Pribadi yang berlaku.
(miq/miq)
