Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor mineral mentah, salah satunya bauksit. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Tak hanya bauksit, mengacu pada UU Minerba, kegiatan ekspor pertambangan konsentrat tembaga juga akan terkena dampak larangan ekspor akhir Juni 2023. Meski tidak disebutkan larangan tersebut oleh Presiden Jokowi.
Jika benar konsentrat tembaga terkena larangan ekspor, dampaknya bisa dibayangkan, kegiatan pertambangan di sektor ini akan terhenti, seperti pertambangan milik PT Freeport Indonesia (PTFI) dan juga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). . ).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Kedua tambang tersebut mempekerjakan ribuan orang Indonesia. Sehingga, jika kegiatan ekspor dihentikan, bisa terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Diketahui, pada 2017 pemerintah juga menutup keran ekspor konsentrat tembaga Freeport, yang mengakibatkan 33.000 karyawan di-PHK.
Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Djoko Widajatno, memperkirakan rencana pemerintah menghentikan ekspor mineral mentah akan berdampak besar pada perekonomian daerah akibat ancaman PHK. Misalnya di Kabupaten Mimika, saat ini 99% Pendapatan Asli Daerah (PAD) bergantung pada Freeport Indonesia.
“Makanya Mimika hidup karena PAD 99% diberikan oleh PTFI. Kalau tidak bisa, tutup saja, dan Kabupaten Mimika akan merdeka,” ujar Djoko di CNBC Indonesia, Rabu (5/4/2023). ).
Djoko juga berharap pemerintah Indonesia memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia. Bahkan progres pembangunan smelter hingga Juni 2023 belum selesai. “Secara keseluruhan pemerintah juga berpikir kalau capex-nya (PTFI) tinggi, maka dia serius, pasti dimaafkan,” ucapnya.
Penerimaan Negara Bisa Turun Rp. 120 Triliun
Pada Senin (3/4/2023), pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menggelar rapat di Istana Negara, Senin (3/4/2023).
Pertemuan tersebut membahas sektor pertambangan, salah satunya terkait pembahasan larangan ekspor pada Juni 2023. Khusus untuk ekspor konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI).
Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan izin ekspor dilihat berdasarkan progres pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter). “Berdasarkan laporan per triwulan I-2023, smelter (Freeport) saat ini sudah sekitar 60% selesai. Hampir US$ 2 miliar sudah dihabiskan, jadi progresnya cukup bagus,” kata Menteri Arifin di Istana Negara, Senin (3/3). / 4/ 2023).
Menteri Arifin sendiri mengetahui bahwa saat ini pemerintah memegang 51% saham di Freeport Indonesia. Dengan begitu, jika kegiatan ekspor dilarang, akan ada potensi kehilangan pendapatan berupa pajak pemerintah.
Potensi hilangnya pendapatan mengasumsikan harga tembaga US$ 4,5 per pon. “Cukup besar (potensi kerugiannya), hitung saja kalau harga US$ 4,5 per pon tembaga, pendapatannya mencapai US$ 8 miliar per tahun,” ujarnya.
Karena itu, menurut dia, pemerintah masih membahas pro dan kontra atas kebijakan tersebut, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Jadi akan kita bahas lebih lanjut,” ujarnya saat ditanya apakah akan ada relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk Freeport.
Sebelumnya, dukungan terhadap Freeport juga diungkapkan DPR RI.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan pihaknya akan membantu mencarikan solusi atas smelter tembaga milik Freeport yang belum selesai, namun tidak menutup kemungkinan izin ekspor tembaga akan dilonggarkan setelah Juni 2023.
“Mau tidak mau, kemungkinan ada relaksasi larangan ekspor (konsentrat tembaga Freeport),” kata Sugeng saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Selasa (28/3/2023).
Dia menjelaskan, pihaknya mendorong PT Freeport Indonesia untuk mendapatkan relaksasi ekspor karena suatu alasan. Sugeng mengatakan, smelter yang saat ini sedang dibangun PTFI memang terkendala oleh force majeure atau keadaan memaksa, dalam hal ini pandemi Covid-19 membuat pembangunan smelter tertunda.
“Karena semua berjalan, Freeport bukan berarti tidak membangun (smelter), justru membangun. Tapi karena force majeure akibat Covid dan lain-lain, molor lagi,” kata Sugeng.
“Relaksasi artinya ekspor boleh. Kalau mau ditunda satu tahun, misalnya harus cut off date, karena ada force majeure juga,” imbuhnya.
Seperti diketahui, proyek smelter senilai US$ 3 miliar atau sekitar Rp. 45 triliun yang dibangun JIIPE Gresik akan mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun untuk menghasilkan 600 ribu ton katoda tembaga per tahun.
Selain tembaga, smelter ini juga akan menghasilkan 35-50 ton emas per tahun dan 100-150 ton perak per tahun.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
Larangan Ekspor Juni 2023 Akankah Freeport Terkena?
(pgr/pgr)
