Jakarta, CNBC Indonesia – Hingga kini, kisruh transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan belum terselesaikan secara tegas dan jelas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tetap bersikukuh bahwa transaksi tersebut terkait pencucian uang yang sudah berlangsung bertahun-tahun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sementara itu, Mahfud MD menjelaskan tekadnya mengungkap pencucian uang di balik transaksi jumbo ini berawal dari pengaduan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Tepatnya, momen ini dimulai pada Februari 2023. Saat itu, ia bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara Satu Abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai acara, Mahfud pulang bersama Presiden dengan pesawat. Mantan Wali Kota Solo ini juga mulai berbicara soal korupsi di Tanah Air.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
“Sebulan lalu, saat ada acara abad ke-1 NU di Sidoarjo, presiden mengundang saya pulang dengan pesawat dari Surabaya untuk apa? membahas indeks persepsi korupsi,” kata Mahfud di Komisi III DPR, dikutip Kamis (6/6). /4/2023).
Saat itu, Mahfud mengungkapkan pihaknya telah mengundang berbagai institusi untuk mendalami penyebab penurunan tersebut. Diantaranya dengan jelas dinyatakan dari Transparency International Indonesia dan Kompas Research and Development.
Kesimpulannya, data dari beberapa lembaga menunjukkan bahwa turunnya indeks persepsi korupsi disebabkan sentimen negatif di sektor pelayanan publik, terutama akibat korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.
“Terutama korupsi di bea cukai dan perpajakan, itu penjelasan yang jelas, kedua fasilitasi pembayaran di pelayanan publik di tempat yang berbeda, di mana orang membayar untuk dipromosikan, kepada siapa membayar, kalau tidak punya saluran, bisa tidak,” kata Mahfud.
Mahfud menang ketika ada kasus pemukulan terhadap anak mantan pejabat eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Kasus tersebut terungkap ke publik, hingga kekayaan besar Rafael menjadi terkenal. Kondisi itu, kata Mahfud, membuatnya tertarik menyelidiki lebih lanjut.
Transaksi senilai Rp 349 triliun ini berlanjut hingga Komisi III memanggil Mahfud MD, Kepala PPATK dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pekan lalu (29/3/2023). Sayangnya, hanya Mahfud dan PPATK yang hadir. Sri Mulyani harus menghadiri rangkaian acara KTT Asean di Bali.
Ternyata, sebelum Mahfud hadir di Komisi III, Presiden memberikan pesan khusus kepada Mahfud. Usai bertemu dengan Presiden di Istana, Senin (27/3/2023), Mahfud mengumumkan bahwa Jokowi memerintahkan dirinya sendiri untuk menjelaskan sejelas-jelasnya transaksi pelik Rp 349 triliun itu.
Tak hanya itu, Jokowi meminta Mahfud menjelaskan secara terbuka dugaan tindak pidana pencucian uang.
“Khusus bagi saya, ada beberapa hal, antara lain temuan PPATK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan. Presiden meminta saya hadir, menjelaskan kepada DPR sejelas-jelasnya dan memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang. adalah,” kata Mahfud usai bertemu dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (6/3/2023).
“Karena presiden kita ingin keterbukaan informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan saya siap datang Rabu (29/3/2023), jam 2 siang,” ujar Mahfud.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
Panas! Anggota DPR Marah Sebut Mahfud ‘Perantara Kasus’
(ha ha)
